Kemudahan dan Kemurahan Pupuk untuk Petani

 

Jakarta - Subsidi pupuk masih jadi perdebatan. Dalam Breakfast Meeting Penyelarasan Kebijakan Perpupukan Nasional Menuju Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan di Gedung Depperin, Jakarta, pekan lalu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menilai anggaran pupuk yang terlalu besar dinilai hanya menguntungkan petani dari perusahaan besar. Sementara petani gurem hanya mendapat bagian yang relatif kecil.

Perhatian Mentan terhadap petani kecil atau gurem ini cukup besar. Ketika melihat kenyataan bahwa subsidi yang diberikan kurang bisa dimanfaatkan oleh petani kecil mentan mengusulkan agar pengalihan subsidi pupuk ditarik atau diubah menjadi kebijakan yang bisa langsung ke petani sasaran subsidi.

Adanya kelangkaan pupuk dan disparitas harga pupuk yang tinggi dengan pupuk non subsidi menjadi alasan kuat untuk melakukan pencabutan subsidi pupuk. Pertanyaannya apakah dengan pencabutan subsidi pupuk akan menyelesaikan masalah petani gurem?

Selain masalah pendistribusian pupuk ketersediaan bahan baku juga menjadi masalah utama dalam kegiatan yang menyangkut pupuk bersubsidi. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengungkapkan bahwa masalah pupuk meliputi harga gas yang masih menggunakan kurs dollar dan secara kebijakan belum ada standarisasi harga gas.

Terlepas dari masalah itu semua yang diinginkan oleh masyarakat petani adalah kemudahan dan kemurahan. Petani bisa mendapatkan secara mudah pupuk yang dibutuhkan dan dengan harga murah.

Jika pemerintah mampu mengadakan pupuk dengan kualitas baik secara mudah dan dengan harga murah maka petani gurem pun akan mampu untuk merasakan kebijakan pemerintah mengenai pupuk tersebut. Sekaya-kayanya petani tidak akan membeli semua ketersediaan pupuk jika pemerintah mampu memproduksi dan mendistribusikan dengan baik. Kebanyakan yang mempermainkan harga pupuk dan membuat kelangkaan bukanlah kalangan petani namun di tingkat distributor atau pedagang.

Pemerintah sebagai pelayan rakyat tentunya tidak boleh membedakan rakyatnya karena kaya atau miskin. Mereka semua sama menjadi sasaran kebijakan untuk memperoleh kemudahan dan kemurahan. Masalah utama terjadinya petani gurem tidak bisa menikmati kebijakan subsidi karena lemahnya daya beli dan adanya ketidakadilan di tingkat kebijakan. Disparitas harga antara subsidi dan non subsidi membuat petani perusahaan atau petani kaya berusaha memperoleh pupuk yang murah yaitu yang bersubsidi.

Pencabutan subsidi pupuk dan menstandarkannya dengan harga pasar adalah langkah yang baik jika kondisi pasar di Indonesia mampu memberikan keadilan dan meniadakan kecurangan serta adanya kontrol penegak hukum yang sangat kuat. Sistem neoliberal yang menguasai negeri ini menjadikan monopoli di berbagai bidang kebutuhan masyarakat adalah sesuatu hal yang biasa sehingga harga mudah dipermainkan akibat kelangkaan barang yang sengaja diciptakan oleh para pemodal.

Dari kondisi seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh petani baik kaya maupun gurem adalah kemudahan dan kemurahan segala sarana prasarana produksi pertanian termasuk pupuk. Jika pemerintah mampu mewujudkannya maka biaya produksi pertanian akan murah dan harga produksi pertanian sampai ke konsumen pun bisa mudah dan murah.

Dari hal tersebut akan secara otomatis meningkatkan daya saing yang sangat tinggi dengan negara lain baik dilihat secara ekonomis maupun kualitas produk pertanian. Mampukah pemerintah mewujudkan kebijakan tanpa pandang bulu untuk semua petani sehingga terjadi keadilan untuk kemajuan pertanian Indonesia?


Sumber:  http://suarapembaca.detik.com